Kacab Media Suara LPKPK Wilayah Sulawesi Ungkap Progres Kerja dan Pendampingan Kasus Aduan Masyarakat

Makassar, metro-pendidikan.com — Pasca perubahan struktur kepengurusan Media Suara LPKPK dari Koodinator Wilayah Sulawesi Selatan kemudian menjadi Cabang Regional Sulawesi. Dinamika ini, selain merespon upaya rekruitmen sumber daya manusia, juga penyesuaian program kerja, pengadaan sarana dan prasarana kantor/ruang redaksi Media Suara Lpkpk Wilayah Regional Sulawesi terus dilakukan menuju pada tahap kesempurnaan.

Demikian diungkapkan Kepala Cabang Media Suara LPKPK Wilayah Sulawesi, Andi Sulaiman SE menyoal dua tahun perubahan struktur kepengurusan media suara lpkpk tersebut. “Tahun pertama terbentuknya Media Suara LPKPK Wilayah Sulawesi, kami langsung audience dengan Kepala Dinas Infokom Sulsel sekaligus perkenalkan media yang saya pimpin. Beliau menyambut positif dan kami juga siap bermitra dan saling bersinergi dengan pemerintah,” ujar Andi Sulaiman.

Dalam pertemuan dengan Dinas Infokom Sulsel saat itu, lanjut Andi Sulaiman, akan fokus pada pemberitaan tentang kegiatan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik.Agenda kerja sama dalam bentuk publikasi kini berjalan apa adanya. Termasuk produktifitas naska berita yang masuk/terkirim ke redaksi pusat (nasional) masih minim.

Pelan tapi pasti, Andi Sulaiman mengatakan, peningkatan produktifitas dan kontribusi naska berita online ke depan menjadi fokus perhatian pihaknya. Bahkan, dalam waktu bersamaan juga rencana menerbitkan media cetak dalam bentuk tabloid atau majalah Suara LPKPK. Termasuk melaksanakan Diklat Pers khusus lingkup Media Suara LPKPK Wilayah Sulawesi.

Sementara program lainnya, seperti upaya pendampingan hukum dan media terkait hak-hak tanah milik masyarakat yang selama ini dikuasai oleh oknum dan lembaga tertentu, kini terus dilakukan upaya mediasi hingga masalahnya diteruskan ke Pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan.

“Upaya pendampingan hukum dan media kepada masyarakat bertujuan untuk memaksimalkan peran media sebagai lembaga kontrol dan fungsi pengawasan,” ujar mantan Wakil Ketua 2 LPKPK Komisi Daerah Sulawesi Selatan ini.

Andi Sulaiman membagi dua program kerja. Yakni program kerja meliputi penataan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana kantor dan pengadaan identitas ( Id card dan surat tugas) khususnya bagi wartawan yang menjalankan kegiatan jurnalistik/peliputan di lapangan disertai foto obyek dan dokumen lain terhadap lokasi akan dituju.

Program jangka panjang, yakni melanjutkan agenda kegiatan yang tertunda dilengkapi berita acara di sertai foto dan dokumen lainnya di lokasi tersebut.

Sebagai bukti kontrol dan pendampingan hukum dan media, Andi Sulaiman mengaku, perbanyak posko pengaduan/pemantau untuk publik disertai pemasangan spanduk lembaga. Antara lain di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara terkait penguasaan atau sengketa lahan warga seluas lebih ratusan hektare yang korbannya adalah Kamaruddin (Wartawan Media Suara LPKPK).

Pemasangan spanduk posko pengaduan juga dilakukan di lahan PT.PN XIV di Keera, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kasus penguasaan lahan milik warga petani oleh pihak perusahan negara itu hingga kini belum ada penyelesaian.

Kemudian ada di lokasi tambak di Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar. Lahan sengketa tersebut sudah dalam penguasaan pihak Media Suara LPKPK Regional Sulawesi. “Kini tinggal menunggu pihak ketiga siapa yang mau membeli atau menggarap lahan tambak tersebut sesuai hasil kesepakatan serta dikuatkan dengan surat kuasa dari ahli waris,” tambah Andi Sulaiman.

Tidak hanya itu, dia juga melakukan pemantauan terkait kasus pidana yang menimpa H Halide. Kasus tersebut sedang bergulir di Pengadilan dan hingga kini memperoleh kepastian hukum.

Dalam bidang keagamaan, Media Suara LPKPK Regional Sulawesi aktif meningkatkan hubungan antar umat beragama dengan Pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) yang dipimpin Williyanto Tanta untuk penguatan moderasi beragama di Sulsel. **
Laporan : Jamal Takdir

Pos terkait