Palopo.metro-pendidikan.com. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kota Palopo, Nuryadin, SH.,MH mewakili Pj. Walikota Palopo menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Palopo Tahun 2024, berlangsung di Auditorium SaokotaE, Kamis (24/20/2024).
Wakil ketua TPPS Kota Palopo, Asmuradi Budi, ST.,M.Env.Man., mengatakan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pendampingan Bapak Bunda Asuh Stunting (BBAS) 2024 ini bertujuan untuk mengkoordinasikan kegiatan percepatan penurunan stunting mulai tingkat kelurahan, kecamatan hingga ke tingkat kota.
Dia juga berharap pimpinan perangkat daerah dapat berpartisipasi aktif dalam melaksanakan agenda penting yakni penanganan stunting
Tujuan selanjutnya adalah bagaimana menghadapi survei status gizi Indonesia dan evaluasi pelaksanaan bapak bunda asuh yang sudah berjalan sejak 7 Oktober 2024
Sebagai bapak bunda asuh stunting Asmuradi hendaknya, memastikan anak asuh kita bisa mendapatkan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dan memastikan ada perubahan pada status gizi anak-anak yang didampingi.
“Tentu saja kita mengharapkan pihak kecamatan dan kelurahan tetap melaksanakan monitoring pelaksanaan pemberian makanan tambahan atau PMT oleh GAS di wilayahnya masing-masing”, ujarnya.
Sementara itu, sambutan Pj. Walikota Palopo yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum Setkot Palopo, mengucapkan terima kasih kepada pihak panitia yang telah menyiapkan segala kebutuhan dengan harapan kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pendamping Bapak Bunda Asuh Stunting (BAAS) dapat berjalan dengan lancar
Mengingatkan kembali bahwa Pemerintah memiliki target nasional angka stunting mencapai 14 persen di tahun 2024 yang diatur dalam Pepres 72, untuk itu kita berharap Kota Palopo tahun 2024 bisa zero stunting. Untuk mencapai target, katanya, dapat membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder terkait.
Berdasarkan data kasus stunting pada balita sesuai dengan hasil survey nasional SKI Tahun 2023 prevalensi stunting di Kota Palopo sebesar 25,5 persen masih ada sekitar 11,5 persen yang harus di turunkan untuk mencapai 14 persen dan hasil EPPGBM pada bulan Agustus 2024 kasus stunting sebanyak 108 kasus.
Dari 108 anak stunting, sudah dibagi habis ke semua OPD terkait untuk dilakukan intervensi pemberian makanan selama 30 hari. “Melalui Rakor TPPS hari ini kami ingin mendengar secara langsung laporan hasil kegiatan intervensi yang telah di dampingi oleh bapak bunda asuh selama pendampingan di lapangan”, ujarnya.
“Kami mengharapkan pemerintah kecamatan dan kelurahan tetap melaksanakan monitoring pelaksanaan pemberian makanan tambahan oleh BAAS di wilayah masing-masing”, tambah Nuryadin.
Rakor tersebut dihadiri, Pimpinan perangkat daerah Kota Palopo, camat dan lurah se-Kota Palopo serta para tamu undangan lainnya.**hms**
Laporan : Arifin/hms
