LMND Sorot Kinerja Pj Walikota Palopo, Sejumlah Program RPJMD Diduga Mandek

Palopo-Metropendidikan.com. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Palopo menyoroti kinerja Pejabat (Pj) Wali Kota Palopo Asrul Sani terkait sejumlah program yang masuk agenda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diduga mandek atau tidak berjalan.

Demikian diungkapkan Ketua LMND Palopo Adri Fadli. Bahkan, dia mengatakan, program RPJMD yang mandek disebabkan gagal bayar diantaranya, insentif RT/RW imam masjid, guru mengaji, guru sekolah minggu, pinandita, petugas penyelenggara jenazah dan insentif tenaga honorer tahun anggaran 2023.

Salah seorang Ketua RW di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara yang dikonfirmasi media ini,menjelaskan bahwa sampai saat ini Kamis (11/01/2024) honor RT/ RW selama 3 bulan belum ada yang dibayarkan.

” Namun informasi yang diterima dari pihak kelurahan bahwa honor RT/RW akan dibayarkan pada Januari 2024 ini. Hingga kini belum ada realisasinya, “ungkap sumber yang enggan disebutkan identitasnya.

Tidak hanya itu, sebut Adri Fadli, sejumlah proyek infrastruktur mangkrak seperti Revitalisasi Stadion Lagaligo, Pembangunan Gedung Kesenian, Normalisasi Sungai, Pembangunan Talud.”

“Beberapa proyek lainnya untuk tahun anggaran 2023 telah selesai dan beberapa yang belum selesai pembangunannya disebabkan dana termin atau proyek tidak dicairkan,” ungkapnya lagi dalam rilis yang diterima, Rabu 10 Januari 2024.

Padahal, lanjutnya, proyek ini memakan anggaran yang besar bersumber dari APBD murni. Tentu, jika ini terealisasikan dampaknya dapat dirasakan atau dimanfaatkan langsung oleh masyarakat Kota Palopo.

“Di sisi lain hilangnya trust (kepercayaan) terhadap Pemerintah Kota Palopo jika hal tersebut tidak diselesaikan dengan baik, bisa menjadi preseden batuk bagi kinerja pemerintahan Penjabat Wali Kota Palopo Asrul Sani,” tandas Ketua LMND Palopo

Ia juga mengatakan, saat ini Kota Palopo diduga mengalami defisit keuangan daerah dikarenakan Tim Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) yang di Ketuai Sekretaris Daerah Kota Palopo Firmanza DP tidak cermat dan teliti dalam menyusun, merancang serta memverifikasi APBD.

Selain itu, katanya, ada beberapa rekomendasi yang belum dilaksanakan oleh Pj Walikota Palopo, diantaranya rekomendasi DPRD Palopo untuk mengevaluasi kinerja Dewan Pengawas dan Direksi BUMD yaitu PAM-TM dan RSUD Sawerigading yang dinilai bekerja dibawah standar pelayanan minimal (SPM).

Rekomendasi KASN atas laporan pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu Palopo terhadap 9 ASN dilingkup Pemkot Palopo, juga disorot oleh LMND Palopo. **

Laporan : Arifin Muha

Pos terkait