Maros-metro-pendidikan.com. Pelaksanaan moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak saja menjadi sebuah sistem nilai yang dapat membumi di tengah masyarakat. Tapi juga moderasi beragama dapat berperan sebagai perekat dalam merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan budaya (nilai) kearifan lokal.
Akumulasi pandangan ini disampaikan Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Selatan, H Muhammad Tonang, S.Ag, M.Ag saat memberi arahan pada kegiatan seminar nasional penguatan moderasi beragama diselenggarakan DPD PGMI Kabupaten Maros, di Hall Grand Waterboom Maros, Sabtu (25/5/2024).
Meski begitu, Muhammad Tonang, moderasi beragama tidak perlu dipersoalkan karena substansinya kurang sama dengan sikap toleran dalam setiap mengambil tindakan dan memberi pemahaman melalui jalan tengah. “Penekanan moderasi beragama lebih pada perwujudan sikap dan praktik keseharian yang dapat menjadi sebuah sistem dalam lingkungan kerja”, ujar Muhammad Tonang yang juga mantan Kepala Kemenag Maros. ini.
Menurut Muhammad Tonang, moderasi beragama yang kini menjadi program nasional diharapkan menjadi sebuah sistem yang terinternalisasi dalam tugas fungsi, di pelayanan pendidikan keagamaan dan ini bisa mensupport seluruh kegiatan di kementerian agama di semua tingkatan dan unit kerja.
Tidak hanya itu, lanjutnya, moderasi beragama juga berkaitan dengan interaksi kemanusiaan.. Bukan soal agama saja, tetapi juga menyangkut hubungan tata kelola pemerintahan. Di pelayanan publik, katanya, harus implementasi moderasi beragama bisa mewujud dalam sikap perbuatan dan muaranya adalah akhlak.
Dia juga mengaku, bahwa di internal Kemenag Sulsel sudah dilakukan berbagai sosialisasi, FGD, bahkan sudah ada penggerak dan pelopor moderasi beragama.
“Di internal Kemenag, apakah berdampak, ini soal pemahaman perilaku, berinteraksi bersama. Makna lebih luas tentu berkaitan dengan interaksi sesama manusia, sesama anak bangsa”, ucapnya.
” Awalnya, sesuai fitrah kita berbeda, maka kita bisa saling memahami. Selanjutnya kita bisa naikkan levelnya, saling menghormati dengan orang yang berbeda dengan kita. Kita naikkan lagi setelah saling menghormati, maka kita bisa bekerja sama dengan mereka yang berbeda”, tambah mantan pelaksana Kepala Kemenag Kota Makassar ini sembari melanjutkan pandangannya bahwa, relasi itu tadi harus tegas dan jelas soal komitmen kebangsaan, merawat NKRI dan budaya kearifan lokal.
“Kita sering gagap soal moderasi beragama, bagaimana mengimplementasikannya. Seolah-olah itu asing bagi kita. Padahal prinsipnya adalah Pancasila, bicara soal kebangsaan, persatuan, keadilan dan seterusnya’, tukas mantan Kepala Sub Bagian Humas, Kemenag Sulsel ini.
Lebih khusus di madrasah, Muhammad Tonang berharap kepada para pendidik dan tenaga kependidikan untuk bisa lebih riil mewujudkan moderasi beragama. “Konten atau narasi moderasi beragama. Saya sudah keliling, belum ada madrasah yang memasang penanda misalnya, bahwa madrasah terkait memasifkan prinsip-prinsip moderasi beragama”, ungkapnya.
Dia lebih jauh mengungkapkan, salah satu poin moderasi beragama, penghargaan budaya lokal. Kita punya pesan leluhur, sering kita aplikasikan tapi jarang kita sebut. Banyak pesan leluhur, ini tidak pernah kita simpan di madrasah. Padahal bisa menjadi pengingat bagi kita. Yang ada justru pesan berbahasa Inggris, padahal pesan lokal leluhur, bisa jadi spirit dalam pelayanan.
Hadir pula dalam seminar, Kasubtim Kurikulum dan Evaluasi MA/MAK Direktorat KSKK Madrasah Kemenag RI, Dr. Zulkifli yang mengurai spirit kurikulum merdeka, kurikulum yang menghargai segala potensi peserta didik, termasuk bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.
Kemudian, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Maros Dr H. Muhammad, M.Ag menyampaikan kesiapan madrasah di Kabupaten Maros untuk menerapkan program madrasah inklusi dan menjelaskan hubungannya dengan empat indikator utama moderasi beragama. Antara lain memaksimalkan peran para penyuluh agama sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan moderasi beragama di Kabupaten Maros.**
Publizer : Darwis Jamal Takdir
