Palopo.metro-pendidikan.com. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Palopo melaksanakan kegiatan reses di Kecamatan Wara Selatan, di hadiri 8 (Delapan) Anggota DPRD dari Dapil II Kecamatan Wara Timur dan Wara Selatan. Kegiatan itu berlangsung di halaman Kantor Camat Wara Selatan Kota Palopo, Kamis 17 Juli 2025.
Aspirasi Warga Wara Selatan melalui Lurah Binturu, Nana Adriana, SE menyampaikan bahwa usulan 2024 untuk normalisasi sungai dan talud sudah terealisasi. Untuk tahun 2025 ada 3 usulan yang bisa direalisasikan normalisasi sungai dan pembangunan plat dekker serta pembangunan posyandu di perumahan serta pengaspalan dan pengadaan tempat sampah (kontener).
Lain halnya Ketua LPMK, Nursalam pertanyakan soal insentif triwulan ke 2 tahun anggaran 2025, dan realisasi janji Pemkot untuk membayar insentif RT/RW selama 10 bulan untuk tahun 2024.
Meski begitu, lanjutnya, seperti itu cukup dipahami terkait persoalan anggaran mengingat pelaksanaan Pilkada yang menghabiskan anggaran dan begitu pun dengan hutang APBD.
Akan tetapi menurut Nursalam, hal itu bisa dilaksanakan sesuai Perwal No 57 Tahun 2024 dimana dalam aturan sudah jelas, sehingga tidak ada alasan untuk tidak dibayarkan insentif LPMK dan RT/RW.
Nursalam mengaku optimis dan diharapkan ada anggota DPRD yang bisa membantu merealisasikan harapan masyarakat.
Terkait insentif tersebut, sebut Nursalam hanya dua pejabat yang bertanggung jawab yakni Pj Walikota dan Pj Sekkot Palopo.
‘Tumpuan harapan mereka ada pada Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk.meneruskan ke Pemkot Palopo,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Arizal A Latif, menanggapi terkait tambang galian c dan mengenai keluhan masyarakat tentang pengusaha tambang dapat memberi kontribusi kepada masyarakat di daerah itu, maka diharapkan kontribusi pengusaha demi ketenangan dan kedamaian masyarakat.
“Masyarakat tetap menginginkan tambang itu ada, akan tetapi perlu juga perhatian untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Wakil ketua 1 DPRD Arizal berjanji akan menyelesaikan hal tersebut melalui rapat komisi. Dan terkait usulan masyarakat, dipastikan akan tetap di bicarakan di DPRD kedepan termasuk soal insentif RT/RW akan diselesaikan semuanya.
“Insentif tahun 2024 itu memang tidak dibayarkan, jika dibayarkan maka ada temuan dari BPK. Sepertinya ada masalah di tingkat RT/RW yang sudah tidak terpilih lagi, akan tetapi RT/RW yang masih menjabat saat ini, saya pikir tidak ada masalah tinggal bagaimana caranya nanti itu semua akan dibahas,” jelas Wakil Ketua DPRD Kota Palopo ini.
Senada dari Nuraeni politisi 2 periode asal Partai Gerindra itu mengatakan siap all out juga memperjuangkan hak RT/RW. “Kami mewakili Partai Gerindra akan melakukan all out memperjuangkan hak RT/RW,” tegas Nuraeni.
Berbeda halnya Muh Bastam, S.Ag dari Partai PKS itu menyampaikan bahwa yang tidak kalah pentingnya untuk di bahas dalam hal ini adalah soal pengadaan pupuk dan bibit untuk sektor pertanian seperti untuk penanaman tomat dan jenis sayuran lainnya yang tidak disinggung di pertemuan ini,
Menurutnya, hal ini baik untuk dikelola oleh masyarakat katanya. Oleh sebab itu ia berharap ada kelompok yang dibentuk oleh masyarakat sehingga program pengadaan pupuk dan bibit pertanian ini bisa di realisasikan.
Terkait dengan bangunan sekolah di Islamic Center politisi asal PKS itu mengaku telah bertemu dengan pihak Al Ashar untuk membahas kerjasama dengan pemkot, olehnya itu diharapkan camat bisa memfasilitasi hubungan kerjasama tersebut mengingat ini adalah wilayahnya. Sehubungan dengan adanya sengketa kepemilikan lahan IC yang diklaim oleh yayasan, mantan penyuluh KUA itu meminta agar persoalan tersebut sebaiknya di bawa ke DPRD untuk dibahas penyelesaiannya, mengingat hal ini adalah untuk kepentingan masyarakat mengenai masa depan generasi kita kedepan soal pendidikan di kota Palopo.
Senada dengan Anggota DPRD lainnya, Andi cendrana dari partai Demokrat itu pula pertanyakan soal anggaran insentif RT/RW yang menurut informasi telah digeser ke pembayaran sertifikasi guru
“Itu tidak bisa dipercaya begitu saja dan tidak bisa di Pertanggungjawabkan sumbernya, sebab menurutnya, anggaran yang telah ditetapkan tidak bisa digesarkan kesana kemari karena itu nantinya akan menjadi temuan BPK,” ujarnya.
Berikut politisi dari PDIP yang meminta penjelasan pihak PSDA terkait pekerjaan pembangunan tanggul sungai ratona, dan berhasil dijelaskan oleh PSDA.
Sementara Umar, SE, MM dari Partai Nasdem, meminta aparat RT/TW, lurah dan camat agar dapat menkoordinasikan setiap saat ketika ada permasalahan tekait keluhan dari masyarakat. Bukan hanya pada saat ada reses saja, tapi kapan dan dimana saja bisa dibicarakan.
Apalagi dalam.wilayah kelurahan yang terdapat perumahan diharapkan cepat merespon keluhan masyarakatnya. Keluhan itu setiap saat ada, baik itu saat musim hujan maupun di musim kemarau. **
Laporan : Arifin
