Maros-metro-pendidikan.com. Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Guru Madrasah Indonesia (DPD PGMI) Kabupaten Maros sukses menggelar seminar penguatan moderasi beragama, berlangsung di Hall Grand Waterboom Maros, Sabtu (25/5/2024).
Ketua DPD PGMI Kabupaten Maros, Muhammad. Akib, melaporkan bahwa seminar penguatan moderasi beragama kali ini diikuti 300 guru. “Alhamdulillah hari ini lebih dari target. Bahkan ada peserta dari Kabupaten Pangkep juga ikut hadir dalam kegiatan tersebut”, ungkap Muhammad Akib.
Dalam hemat dia, ini bagian dari upaya guru di Kabupaten Maros melakukan penguatan moderasi beragama di madrasah. Mereka butuh pemahaman yang matang tentang moderasi beragama.
Sekretaris DPW PGMI Sulsel Darmawati, mengapresiasi kegiatan dan menyebut ghirah insan Kemenag Kabupaten Maros sangat luar biasa. Bahkan, organisasi guru madrasah mungkin yang pertama menggelar seminar penguatan moderasi beragama di Sulsel.
Sukses DPD PGMI Kabupaten Maros menggelar seminar tersebut, tak lepas komitmen guru madrasah bersama Kemenag Maros beserta jajaran KUA untuk mewujudkan visi misi Bupati Maros sebagai daerah religius.
Terkait peningkatan kompetensi, dan isu yang berkembang dalam merespon pendidikan di Kabupaten Maros, forum-forumnya selalu ramai dan dinamis. “Itu juga tak lepas dari kreasi dan inovasi Kepala Kemenag Maros yang terus membangun komunikasi dan berkolaborasi berbagai stakeholder terkait untuk mewujudkan visi misi Bupati Maros tersebut”, ujar salah seorang guru madrasah yang tergabung dalam DPD PGMI Maros yang menolak ditulis namanya.
Begitu besar harapan Kemenag Maros menyambut pengembangan madrasah inklusi. Malah, Kepala Kemenag Maros Dr H Muhammad, M.Ag mengaku siap mengurai peran strategis PGMI dalam meningkatkan kompetensi guru di madrasah terutama terkait dengan program prioritas Kemenag, moderasi beragama.
Respon positif Kepala Kementerian Maros itu, diungkapkan dihadapan peserta seminar penguatan moderasi beragama. Bahkan dia juga siap mengurai empat indikator utama moderasi beragama.
“Saya akan mengurai makna moderasi beragama. Bahwa negara ini, bukan hanya umat Islam perjuangkan tetapi ada juga andil penganut agama lain. Jadi dengan moderasi beragama menjadi teropong kepada kita untuk bisa menoleh ke belakang, bahwa kebangsaan kita dibangun dari berbagai latar belakang suku, agama, dan bahasa yang beragam. Ini harus kita harus terima, sehingga bisa hidup bersama”, demikian H Muhammad sembari mengemukakan pemikirannya.
Pada hal bersamaan, lanjut mantan aktivis mahasiswa ini, toleransi harus kita junjung tinggi, karena dalam suasana sekarang kita sangat dekat hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain. Dari madrasah harus lahir generasi hebat, yang juga kuat akidahnya.
Indikator ketiga yakni anti kekerasan, tidak ada ajaran agama yang mengajarkan kekerasan. Tidak boleh ada yang mengatasnamakan agama untuk melakukan kekerasan.
Kemudian indikator keempat saling menghargai budaya lokal. Penganut keyakinan lokal seperti di Tolotang dan Kajang harus dihargai dan diterima dalam bingkai NKRI.
“Di Maros akan dibuka madrasah inklusi, siapa tahu ada pejabat yang menginginkan anaknya di madrasah. Misal dia beragama lain, silahkan diterima. Dengan catatan, tidak boleh memberikan pelajaran agama Islam, tidak boleh diajarkan. Kalau pelajaran agamanya, ada penyuluh agama Kristen kami yang akan mengajar. Jangan ditolak, mereka harus diterima sebagai sebuah realitas dari pluralisme.
Sementara itu, Kasubtim Kurikulum dan Evaluasi MA/MAK Kemenag RI Dr. Zulkifli, dalam seminar ini juga menyampaikan bahwa Kemenag telah melakukan deklarasi madrasah inklusif.
“Dalam praktiknya, tidak membedakan siswa dalam satu pembelajaran. Karena ada siswa berkebutuhan khusus. Guru harus siap. “Kurikulum merdeka fleksibilitas, jam pelajaran diatur pertahun, agar ada ruang melakukan pendekatan kepada siswa yang memiliki pengetahuan bergambar tas. Pendekatan berdasarkan kemampuan siswa.
“Pendekatan ini sangat menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, beragam kebutuhan siswa, maka pendekatan juga harus diferensiasi. “Kurikulum merdeka belajar, siswa itu otomatis naik kelas, karena berdasarkan fase. Asesmen hanya memetakan kemampuan siswa, karena berdasarkan penilaian, kalau tinggal kelas, juga tidak meninggikan hasil penilaian, karena beban psikologis. Diperkuat, bukan hanya kemampuan akademik, tapi kemampuan karakter, makanya harus berkelanjutan.
“Tantangan kurikulum merdeka belajar, melakukan pendekatan yang fleksibel sesuai kebutuhan siswa. Materi sesuai kebutuhan siswa, tidak hanya melihat nilai, Tapi juga asesmen pada proses. Siswa belajar sambil dinilai. Ketika siswa tidak tahu langsung dikasih tahu, bukan dikasih PR. Asesmen di kurikulum ini, terus menerus, karena kemampuan siswa dilihat berkesinambungan.”
Selanjutnya, dalam arahan sekaligus menutup kegiatan, Kepala Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan H. Muhammad Tonang mengharapkan perlunya implementasi moderasi beragama, mewujud dalam praktik keseharian dan menjadi sebuah sistem dalam lingkungan kerja.
“Program ini, kita mau menjadi sebuah sistem, terinternalisasi dalam tugas fungsi, di pelayanan pendidikan, keagamaan dan bisa mensupport seluruh kegiatan di Kementerian Agama,” tandas H Muhammad Tonang yang mantan Kepala Kemenag Maros ini.
Dalam pandangan Ketua Banser NU Sulsel ini, moderasi beragama juga berkaitan dengan interaksi kemanusiaan.. Bukan soal agama saja, tetapi juga menyangkut hubungan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.**
Publizer : Darwis Jamal Takdir
