Kantor ATR/BPN Gowa Libatkan Kejari dan Polres Gelar Penyuluhan PTSL 2023

Gowa, Metro-pendidikan.com. Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL), satu diantara program skala prioritas pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan kepastian hukum atas hak tanah melalui percepatan sertifikat sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN No 12/2017 Tentang PTSL dan Instruksi Presiden RI No. 2/2018.

Demikian diungkapkan H Nasir Maudu, SH, Koordinator Tim PTSL, Kantor ATR/BPN Kabupaten Gowa saat menggelar kegiatan Penyuluhan PTSL di sejumlah desa dalam wilayah Kecamatan Bajeng, antara lain Desa Panyangkalang, Desa Panciro dan Desa Pabbentengang pada Jum’at (10/2) kemarin.

Menurut H Natsir, karena PTSL ini adalah program pemerintah pusat yang harus diimplementasikan secara terpadu dengan melibatkan sejumlah instansi terkait yakni Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Gowa terutama dalam mengawal proses Penyuluhan PTSL di setiap desa terutama di Kabupaten Gowa.

H Nasir mengakui, masih banyaknya tanah yang belum bersertifikat. Masalahnya, selain lambatnya proses pembuatan sertifikat tanah oleh pemilik tanah, juga tanah yang diklaim warga sebagai haknya harus melalui proses administrasi pendaftaran di setiap desa dengan memenuhi berbagai persyaratan.

“Setelah itu, berkas mereka akan diverifikasi dan divalidasi sesuai kondisi tanah kemudian dikuatkan dengan bukti kepemilikan berupa psurat akta jual, rincik, PBB, surat wakaf dan keterangan hibah, “jelas H Natsir didampingi perwakilan dari Kejari Gowa dan Polres Gowa saat menggelar Penyuluhan PTSL di Desa Panyangkalang dihadiri perangkat desa dan warga berjumlah sekitar 30 orang.

Penjelasan serupa, juga disampaikan Ganjar, ST, M. Si, Ketua Tim 2 PTSL ATR/BPN Gowa. Ganjar yang bergabung dengan perwakilan pejabat dari Kejari dan Polres Gowa mengatakan, tanah di bawah nilai harga Rpv 60 juta tak dikenakan biaya pengukuran dan penerbitan sertifikat, kecuali biaya materei ditanggung masing-masing warga peserta PTSL.

Adapun nilai tanah di atas Rp 60 hingga Rp 120 juta, lanjut Ganjar, akan dikenakan biaya sebesar Rp 250.000 per bidang. “Biaya sebesar dibayarkan melalui Kantor Pajak. Dan dana sebesar itu pula akan dikembalikan ke daerah setempat untuk membiayai kegiatan pembangunan di setiap desa yang menjadi sasaran program PTSL, “jelas Ganjar dihadapan 50 warga peserta PTSL dan 650 bidang untuk kouta Desa Panciro, berlangsung di Ruang Rapat Kantor Desa Panciro, Jum’at (10/2) kemarin.

Baik H Nasir maupun Ganjar sependapat, PTSL adalah bagian dari inovasi pemerintah dalam memenuhi kewajiban kepada rakyatnya guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan lahan melalui sertifikat tanah secara gratis dan atau murah.

Pendapat senada, juga dikatakan anggota tim 2 PTSL perwakilan dari Polres Gowa, IPTU Ali Akbar, SH. Hanya saja, dia berharap, mudah-mudahan dalam proses pengukuran tanah lewat program PTSL dari BPN Gowa dapat berjalan lancar.

“Tanah adalah perkara yang paling kompleks dan rumit masalahnya di lapangan. Hanya gara-gara batas lahan saja tetangga tidak mau tanda tangan bisa gagal sertifikat, “ungkap Ali Akbar yang juga hadir sebagai anggota tim dalam Penyuluhan PTSL Tahun Anggaran 2023 di Desa Panciro, Kecamatan Bajeng.

Laporan : Darwis Jamal Takdir

Pos terkait