Palopo.metro-pendidikan.com. Wali Kota Palopo, Hj. Naili Trisal, menghadiri tiga agenda rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo pada Jum’at, 12 Desember 2025 di Kantor DPRD Kota Palopo.
Tiga agenda paripurna yang dihadiri Wali Kota meliputi penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2026. Sebelum penyerahan lebih dulu digelar
Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD, serta Jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi tersebut.
Dalam sambutannya, Wali Kota Naili Trisal menegaskan bahwa Ranperda APBD 2026 telah disesuaikan dengan target, sasaran, dan kebijakan strategis Pemerintah Pusat, dengan mengedepankan beberapa prioritas utama pembangunan.
Prioritas pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Kota Palopo meliputi:
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digitalisasi layanan publik. Pembangunan Manusia yang inklusif dan penguatan kualitas layanan dasar; Pengembangan Produktivitas Ekonomi berbasis kewirausahaan dan investasi lokal.
Pengembangan Infrastruktur Strategis yang adaptif dan berkelanjutan; dan Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial berbasis pemberdayaan masyarakat dan budaya lokal.
Wali Kota menjelaskan bahwa arah kebijakan dalam Ranperda ini bertema “Peningkatan Produktivitas dan Penguatan SDM Serta Pemanfaatan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Inklusif”, sebagai akselerasi menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Berbagai program dan kegiatan yang tertuang dalam Ranperda APBD ini, diharapkan memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan, sehingga setiap anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Palopo,” ujar Hj. Naili Trisal.
Secara umum, postur APBD Tahun Anggaran 2026 mengalami penyesuaian:
Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 845,07 Miliar lebih. Angka ini disusun berdasarkan Surat Kementerian Keuangan mengenai rancangan alokasi Transfer ke Daerah tahun 2026, proyeksi realisasi tahun sebelumnya, dan kebijakan keuangan lainnya.
Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp 842,14 Miliar lebih. Jumlah ini mengalami pengurangan sebesar Rp 198,76 miliar lebih (19,10%) dari target belanja 2025.
Wali Kota menerangkan, pengurangan belanja ini dipengaruhi oleh penurunan proyeksi pendapatan, sehingga rencana belanja di tahun 2026 dilakukan berdasarkan penyesuaian pendapatan daerah dan efisiensi belanja dengan mengurangi pengeluaran yang tidak prioritas dan tidak berdampak langsung pada masyarakat.
Mengenai pembiayaan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya akan digunakan berdasarkan perhitungan yang cermat dan rasional.
Sementara itu, untuk pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp 2,94 Miliar lebih, yang menghasilkan Pembiayaan Netto dengan selisih lebih sebesar Rp 2,94 Miliar lebih, yang akan menutupi surplus pada belanja APBD 2026.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis, dan didampingi oleh Wakil Ketua II. Turut hadir Plh. Sekda Kota Palopo, para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, lurah, camat, serta tamu undangan lainnya. **rep/hf***
Laporan : Arifin Muha
