Sinjai.metro-pendidikan.com. Saat mayoritas pejabat kepala daerah di Sulawesi Selatan memilih diam dan searah dengan kebijakan nasional, Andi Mahyanto Mazda, SH, MH justru berbeda sikap dengan pusat melontarkan kritik terbuka terhadap kebijakan efisiensi fiskal yang dinilai mencek ruang gerak pemerintah daerah (Pemda).
Sikap “lawan arus” ini dipicu oleh kekhawatiran mendalam para kepala daerah di Indonesia terhadap kebijakan efisiensi fiskal dan tata kelola anggaran pusat yang dinilai mulai mencekik ruang gerak pemerintah daerah.
Andi Mahyanto menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan bukanlah tentang sentimen politik, melainkan realitas ekonomi. Ia menyoroti bagaimana pengetatan anggaran dari pusat berdampak langsung pada program-program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
“Kita tidak boleh diam melihat kebijakan yang berpotensi menghambat kesejahteraan masyarakat kecil. Daerah butuh fleksibilitas untuk mengurus rakyatnya,” tegas sosok yang juga berlatar belakang praktisi hukum ini.
Posisi Andi Mahyanto saat ini dianggap sebagai anomali di panggung politik Sulsel. Berdasarkan pantauan, ia menjadi satu-satunya figur kepala daerah aktif yang secara terang-terangan menyuarakan kegelisahan daerah terhadap arah kebijakan nasional yang baru.
Keberanian ini memancing spekulasi mengenai masa depan politiknya, namun bagi Mahyanto, menjaga amanah rakyat kecil di atas kepentingan “kenyamanan” jabatan adalah prioritas utama.
Keberanian Wabup Sinjai ini kini menjadi perbincangan hangat di berbagai kanal diskusi publik. Banyak pihak menilai langkah ini sebagai sinyal bahwa daerah mulai merasa terbebani dengan beban fiskal yang tidak seimbang, sebuah isu yang kemungkinan besar juga dirasakan oleh daerah-daerah lain di wilayah Luwu Raya dan sekitarnya. **aBa***
Laporan : Arifin/Nasrul
