Palopo.metro-pendidikan.com. Sejarah panjang tanah Luwu yang dulu satu, kini telah bertransformasi menjadi empat daerah otonomi dengan dinamika ekonomi yang jauh berbeda, namun masyarakat berada dalam satu ikatan kultur dan emosional yaitu to Wija Luwu.
Memasuki tahun 2026, jurang kekuatan finansial antar daerah di Luwu Raya semakin terlihat jelas. Kabupaten Luwu Timur (Lutim) kini resmi mengukuhkan diri sebagai “raja” anggaran di utara Sulawesi Selatan.
Tak terbendung dalam dominasi tersebut, Luwu Timur pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 digelar Desember lalu, tampil mengejutkan dengan angka yang sangat kontras dibandingkan tetangganya.
Wilayah yang dikenal dengan kekayaan tambangnya ini mengelola dana sebesar Rp 2,6 triliun. Angka ini menjadikan Lutim sebagai daerah paling tajir di Luwu Raya.
Hebatnya lagi, pundi-pundi rupiah yang dikelola Lutim setara dengan gabungan anggaran dua kabupaten lainnya, yang mencerminkan betapa kuatnya kemandirian fiskal daerah tersebut.
Persaingan ketat di Luwu dan Luwu Utara
Di posisi berikutnya, Kabupaten Luwu membayangi dengan kekuatan anggaran sebesar Rp 1,373 triliun.
Sebagai daerah induk, Luwu masih menjaga stabilitas ekonominya dengan fokus pada sektor pertanian dan pengembangan wilayah.
Tak jauh di belakangnya, Kabupaten Luwu Utara (Lutra) mengamankan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun. Bagi Lutra, tahun 2026 tampaknya akan menjadi tahun krusial, terutama dengan fokus pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah sulit seperti Seko yang terus didorong oleh pemerintah provinsi.
Berbeda halnya Kota Palopo. Sebagai satu-satunya kota otonom sekaligus pusat peradaban di Luwu Raya, Palopo justru memiliki “dompet” yang paling tipis. Dengan APBD senilai Rp 845,07 miliar. Bahkan, Kota Palopo menjadi satu-satunya wilayah yang anggarannya belum menembus angka Rp 1 triliun.
Kondisi ini menuntut Pemerintah Kota Palopo untuk lebih kreatif dan efisien. Tanpa sumber daya alam sebesar kabupaten tetangga, Palopo harus mengandalkan sektor jasa, pendidikan dan perdagangan untuk menghidupkan nadi ekonominya.
Perbedaan mencolok pada APBD 2026 ini memberikan gambaran jelas mengenai prioritas pembangunan di masing-masing wilayah. Luwu Timur dengan modal besarnya diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi kawasa.
Sementara Kota Palopo harus mampu membuktikan bahwa dengan anggaran terbatas, pelayanan publik tetap bisa berkualitas.
Kini, masyarakat Luwu Raya tinggal menunggu pembuktian dari para pemimpin daerah. Apakah triliunan rupiah tersebut akan bermuara pada kesejahteraan rakyat, atau sekadar habis untuk urusan birokrasi. **rep***
Laporan : Hendra/Arifin
