Palopo.metro-pendidikan.com. Drama politik yang dapat mewarnai agenda penting pembangunan Kota Palopo telah redah.
Meski awalnya sempat aksi walkout oleh sejumlah fraksi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo lantaran dipicu sikap Pemkot yang menahan anggaran tidak cair
Kedua belah pihak kembali duduk bersama dengan agen menggelar sidang paripurna untuk Penyerahan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo 2025-2030 pada Jumat, 21 November 2025.
Agenda vital ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Palopo, Hj. Naili Trisal, yang kehadirannya menjadi penentu suksesnya sidang kali ini.
Sebelumnya, penyerahan rancangan RPJMD ini terpaksa batal di tengah jalan. Tiga dari lima fraksi DPRD memilih meninggalkan forum paripurna sebagai bentuk protes atas ketidakhadiran Wali Kota.
Saat itu, Wali Kota berhalangan karena bertepatan dengan kedatangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penundaan ini sempat menimbulkan kekhawatiran, mengingat RPJMD adalah dokumen strategis yang akan menjadi pedoman atau “kompas” arah pembangunan kota selama lima tahun ke depan.
Wakil Ketua I DPRD Palopo, Harisal A Latif, yang menandatangani undangan penyerahan, memastikan bahwa agenda krusial ini akhirnya terlaksana. “Fix. Insya Allah sidangnya akan kita gelar Jumat besok [hari ini],” ujar Harisal sehari sebelum pelaksanaan sidang.
Harisal A Latif menekankan, penyerahan rancangan awal RPJMD ini merupakan tahapan resmi untuk merealisasikan seluruh visi dan misi yang diusung Wali Kota Palopo. RPJMD ini tidak hanya sekadar rencana, melainkan akan diolah dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui keputusan DPRD.
“Nantinya ini akan diundangkan dalam bentuk peraturan daerah yang menjadi keputusan dari DPRD”, kata Harisal.
Dokumen RPJMD ini memuat program-program prioritas, target-target kinerja, serta alokasi sumber daya yang akan menentukan wajah Kota Palopo di tahun 2030.
Oleh karena itu, pembahasan dan pengesahannya membutuhkan sinergi penuh antara eksekutif dan legislatif.
Meskipun sempat tertunda, legislator Partai Golkar ini memastikan bahwa proses penyerahan dan pembahasan RPJMD masih berada dalam batas waktu yang ditentukan.
“Masa tahapannya belum berakhir. Jadi, masih bisa dilaksanakan,” tambahnya sembari menepis kekhawatiran akan adanya hambatan birokrasi akibat keterlambatan.
Dengan diserahkannya rancangan awal RPJMD ini, bola kini berada di tangan DPRD untuk melakukan pembahasan mendalam bersama pihak eksekutif.
Harmonisasi antara visi kepala daerah dan aspirasi rakyat yang diwakili dewan akan menjadi kunci keberhasilan RPJMD dalam membawa Palopo menuju lima tahun pembangunan yang lebih terarah dan progresif. **hms***
Laporan : Arifin Muha
