Luwu Utara.metro-pendidikan.com.
MARM ( Masyarakat Adat Rampi Menggugat) rencana akan menggelar aksi unjuk rasa. Hal ini diketahui melalui dari Surat Permohonan Hearing mereka kepada DPRD Luwu Utara, bernomor : 01/Hearing/VIII/2024. Mereka diterima di ruang aula kantor DPRD Luwu Utara Rabu (7/8/2024).
MARM yang dipimpin langsung oleh Tokey Bola Mohale, Wenas Paelo didampingi Korlap, Frans dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Luwu Utara, Drs Basir bersama sejumlah Anggota DPRD Luwu Utara lainnya.
Frans yang hadir selaku korlap (koordinator Lapangan ) berujar, “kami yang bertandatangan dibawah ini atas nama Masyarakat Adat Rampi Menggugat (MARM), dengan ini ingin menyampaikan aspirasi masyarakat terkait tanah adat Rampi yang saat ini diklaim oleh PT. Kalla Arebama yang mengantongi IUP tanpa kesepakatan dari Masyarakat. Untuk itu kami mengajukan surat permohonan ini”, jelas Frans
Berikut ini aspirasi Masyarakat Adat Rampi menegaskan; Pertama, Tanah Rampi adalah tanah adat, sehingga Masyarakat Adat Rampi menolak kehadiran PT Kalla Arebama di Tanah Rampi;
Kedua, Terbitnya Izin Usaha Produksi (IUP) yang dikantongi oleh PT. Kalla Arebama di tanah Rampi, selama ini tidak pernah dilakukan negosiasi dan sosialisasi oleh pihak perusahaan kepada masyarakat Adat Rampi;
Ketiga, Analisis dampak lingkungan belum dilakukan sampai saat ini, pada hal izin produksi sudah dikantongi pihak perusahaan;
Keempat, Cakupan luas wilayah yang masuk dalam IUP yang dikantongi PT. Kalla Arebama seluas 12.000 Ha, menyebabkan pemukiman penduduk, lahan pertanian persawahan, perkebunan dan lahan peternakan masyarakat adat Rampi juga termasuk dalam kawasan izinnya.
“Permohonan ini kami buat untuk mendapat persetujuan dari bapak pimpinan dewan. Atas kerja samanya kami menghaturkan terima kasih”, begitu bunyi surat MARM yang dibacakan Frans.
Pada kegiatan permohonan ini dihadiri dari perwakilan Dinas Perizinan PTSP Luwu Utara dan Dinas Lingkungan Hidup Luwu Utara. **
Laporan : Rf/Arifin
