ENREKANG, metro-pendidikan.com – Posisi PLTA Bakaru PT PLN Nusantara Power (Pinrang) yang berdampak pada hilir seperti di wilayah Enrekang dikeluhkan oleh warga desa Tallu Bamba, Temban, Tungka dan Buttu Batu melakukan RDP di Kantor DPRD Enrekang,
Kamis (26/1/2023) lalu.
Hadir para manager PLTA Bakaru M Hafid yang bertanggungjawab pengoperasian PLTA. Manager Engenering Syamsul, Manager K3 dan manager lainnya.
Kepala Dewa Tallubamba, Muh Mukmin mengatakan, Warga meminta tanggungjawab Unit PLTA Bakaru atas kejadian berulang yang merusak persawahan petani termasuk pemukiman dan ternak hanyut dibawa aliran banjir.
“Masyarakat menjadi korban tahun 2022 sapi hilang 83 ekor, inikan dirugikan karena pembuangan air waduk tidak terkontrol sehingga menjadi perhatian untuk dapat diantisipasi lebih teknis oleh PLTA Bakaru,” kata Mukmin.
Early warning sistem, kompensasi kerugian dan alokasi bantuan CSR perusahaan plat merah itu pun turut dipertanyakan para kades dan pimpinan rapat Abd Rahman Zulkarnain.
Kejadian itu lanjut dia, terus berulang pada tahun 2021 muncul lagi kejadian di tahun 2022, data kejadian terakhir sebanyak 83 ekor ternak dan warga hanyut setelah air bendungan yang dilepas dengan tiba-tiba tanpa peringatan.
Menanggapi hal tersebut, M Hafid mengatakan, terkait kerugian petani yang disebabkan longsor akibat pembuangan air bendungan PLTA air yang langsung dibuang ke sungai yang secara umum terdampak debit air menjadi tinggi.
“Bendungan Bakaru punya daya tampung air terbatas, dalam cuaca ektrem akan sulit menampung sehingga air dilimpaskan ke hilir,” katanya.
Senada, Manager Engenering Syamsul mengatakan, kondisi saat ini bendungan yang sifatnya tidak menampung air tapi membelokkan sebagain debit air ke mesin turbin yang volumenya terbatas.
“Saat ini volume air datang 300 meter kubik per detik sementara normalnya yang bisa ditampung dibawah 150 kubik per detik sehingga daya tampung bendungan terbatas berakibat limpasan besar ke hilir,” kata Syamsul.
Ia juga menanggapi terkait early warning sistem, kompensasi kerugian dan alokasi bantuan CSR perusahaan plat merah itu dipertanyakan para kades. “Perusahaan telah gelontorkan 800 juta, fifty fifty ke provinsi dan daerah,” kata syamsul.
( Mbasir )
