Dialog Publik Di Palopo Upaya Merespon Keresahan Masyarakat Atas Ijazah Tak Bisa Digunakan

Palopo.metro-pendidikan.com. Forum Peduli Penegakan Hukum Kota Palopo menggelar Dialog Publik dengan tema “Menyorot Tanggung Jawab Sekolah dan Perguruan Tinggi Soal Keabsahan Ijazah” menghadirkan tiga orang pemateri, berlangsung di gedung Serba Guna Sinar Setuju, Rabu (5/2/2025).

Ketiga pemateri itu adalah Suaedi (akademisi), Safruddin Djalal (praktisi hukum) dan Muhammad Arsyad (praktisi pendidikan/Kepala SMAN 5 Kota Palopo) serta Abd Rahman selaku moderator.

Dalam penyampaiannya, mereka mengungkapkan, satuan pendidikan (sekolah) dan lembaga perguruan tinggi memiliki tanggung jawab atas keabsahan (legalitas) ijasah tersebut.

Meski begitu, menurut mereka, sebuah ijazah telah dikeluarkan oleh pihak sekolah atau perguruan tinggi, tapi ijazah tersebut tidak terdaftar secara online di Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) yaitu sebuah aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), maka status ijazah tersebut palsu dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selain berdasarkan pada sistem Dapodikdasmen, katanya, sebuah ijazah asli atau palsu juga dapat dilihat dari lembaga yang bertanda tangan, proses yang dialui dan terdaftar di database pihak yang menaungi sistem pendidikan.

Salah satu peserta dalam dialog itu mempertanyakan, apakah ijazah yang tidak terdaftar boleh digunakan, dengan tegas ketiga narasumber mengatakan bahwa ijazah tersebut tidak boleh digunakan.

Dari dialog tersebut, moderator menyimpulkan bahwa masyarakat kota Palopo harus menolak kepalsuan apalagi soal pemalsuan ijazah, untuk itu orang-orang baik harus berkumpul untuk melawan hal tersebut.

Dialog ini merupakan bentuk dari keresahan masyarakat utamanya para praktisi hukum yang ada di Kota Palopo dengan maraknya pemberitaan terkait ijazah palsu yang melibatkan salah satu calon Walikota Palopo yang saat ini proses hukumnya telah memasuki tahap pembuktian di Mahkamah Konstitusi.

Ketua panitia pelaksana, Chandra Basriman mengatakan pihaknya menggelar dialog ini karena keabsahan ijazah menjadi isu penting karena dapat memengaruhi kualitas tenaga kerja dan kredibilitas lulusan di dunia profesional.

“Keabsahan ijazah tidak hanya tanggung jawab para lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi isu hukum yang harus diperhatikan agar tidak ada lagi praktik pemalsuan ijazah yang dapat merugikan banyak pihak,” ujar Chandra.

Dalam dialog ini, para peserta juga membahas pentingnya kerjasama antara sekolah, perguruan tinggi, dan instansi terkait untuk memastikan mekanisme verifikasi ijazah yang lebih baik.

Di samping itu, pihak universitas diingatkan untuk lebih ketat dalam melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa yang akan lulus, memastikan bahwa mereka memenuhi semua persyaratan akademik dan administratif dengan benar. **

Laporan : Arifin Muha

Pos terkait