Palopo.metro-pendidikan.com. Suasana di Gedung DPRD Kota Palopo memanas hari ini, Rabu (1/4/2026). Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari dua rumah sakit milik Pemerintah Kota Palopo, yakni RSUD Sawerigading dan RSU dr. Palammai Tandi, menggelar aksi protes dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait hilangnya pos anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
Pantauan media di lokasi, aksi ini menarik perhatian publik karena sejumlah dokter spesialis dan tenaga medis turun langsung menyuarakan aspirasi mereka. Uniknya, para pahlawan kesehatan ini memilih menggunakan moda transportasi umum (bajaj) menuju gedung parlemen sebagai bentuk protes atas kebijakan yang dianggap mencekik kesejahteraan mereka.
Aksi ini juga terpantau disiarkan secara langsung oleh dr. Andi Fadly, salah satu dokter senior. Dalam siarannya, ia secara transparan membagikan jalannya RDP agar masyarakat luas mengetahui nasib para tenaga medis di Palopo.
“Kami datang untuk menuntut keadilan. TPP adalah hak yang menunjang kinerja kami di lapangan,” ujar salah satu perwakilan ASN di sela-sela rapat.
Persoalan ini bermula dari kebijakan Pemerintah Kota Palopo melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang tidak lagi mengalokasikan TPP bagi ASN di kedua rumah sakit tersebut. Alasan utamanya adalah status kedua RS yang sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Pihak Pemkot berdalih bahwa sebagai entitas BLUD, rumah sakit harus mandiri secara finansial, termasuk dalam membiayai kesejahteraan pegawainya melalui pendapatan fungsional rumah sakit.
Namun, kebijakan ini dinilai gegabah oleh para ASN karena pendapatan rumah sakit dianggap belum stabil untuk menutupi beban TPP seluruh pegawai.
Hingga berita ini diturunkan, RDP masih berlangsung alot. Para anggota DPRD Kota Palopo didesak untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota agar mengevaluasi kembali struktur APBD 2026.
Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, dikhawatirkan akan terjadi penurunan motivasi kerja di kalangan tenaga medis yang secara langsung dapat berdampak pada kualitas layanan kesehatan bagi warga Kota Palopo. **aba
Laporan : Arifin/CH
