Makassar.metro-pendidikan.com.
Pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Sulawesi Selatan, Menteri Koperasi (Menkop) RI Budi Arie Setiadi hadir dalam rapat koordinasi tersebut digelar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Sabtu (26/4/2025).
Pada Rakorda Abpednas Sulsel kali ini, telah disosialisasikan agenda nasional strategis yakni pembentukan atau pendirian koperasi desa merah putih Provinsi Sulawesi Selatan. Budi Arie berharap bahkan menargetkan pembentukan Kopdes Merah Putih di 2.266 desa dapat selesai pada akhir Mei 2025.
“Khusus di wilayah Sulawesi Selatan, kita berharap semoga pendirian koperasi desa merah putih 2.266 desa bisa kita selesaikan di akhir Mei 2025,” tandas mantan Menteri Kominfo Era Pemerintahan Presiden Jokowi ini.
Tak hanya itu, Budi Arie juga berharap kepada pengelola koperasi desa merah putih ini betul betul mengelola dengan baik. Karena koperasi desa ini nantinya akan didanai oleh APBN, APBD dan gabungan beberapa Bank
Hadir dalam acara kegiatan tersebut, selain Menteri Koperasi Budi Ari, juga hadir Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko dan beberapa pejabat tinggi Sulsel antara lain Wakil Gubernur Hj Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulsel, Bupati/Wakil Bupati se-Sulawesi Selatan serta hadir pula kepala desa, anggota BPD dan perangkat desa se -Sulawesi Selatan dengan jumlah peserta kurang lebih 2000 orang
DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Provinsi Sulawesi Selatan terbilang sukses menggelar hajatan akbar ini. DPD Abpednas Sulsel yang dipimpin H. Mustari Mangngassai, S.Sos serta beberapa organisasi desa lainnya termasuk APDESI Sulsel (Sri Rahayu Ismi), DPD PPDI (Taba Halilintar), DPD PABDESI (Amiruddin Sija), DPD Parade Nusantara (Zainul) dan Ketua DPD Desa Bersatu (Arrumi) saling berkolaborasi dalam mendorong pendirian koperasi desa di Sulsel.
Koperasi desa merah putih itu diproyeksikan nantinya akan mengelola beberapa potensi ekonomi yang ada di desa seperti membantu masyarakat dalam menyiapkan pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya termasuk gas LPG 3 kg, simpan pinjam, toserba dan kebutuhan- kebutuhan lainnya.
H Mustari menambahkan, pengurus BUMDes tidak perlu khawatir dengan hadirnya koperasi desa merah putih. Sebab, lembaga ekonomi desa ini jelas sumber dananya berasal dari APBN dan APBD.
“Malah dana awal pendirian koperasi desa merah putih minimal Rp 3,5 miliar dari APBN untuk setiap desa. Kegiatan usahanya pun jelas, saya pikir koperasi desa tidak mengganggu keberadaan BUMDes yang sudah lebih dulu eksis,” ujar mantan Ketua BPD Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa ini.
Meski begitu, lanjut Bendahara Partai Demokrat Kabupaten Gowa ini merespon positif harapan Menteri Koperasi bahwa 2.266 koperasi desa di Sulsel segera rampung pembentukannya pada akhir Mei 2025.
“Jumlah ini, harus terealisasi dalam waktu satu bulan ke depan. Kalau tidak, pasti ada konsekuensi bagi desa yang tidak mendirikan koperasi desa karena terkait program Asta Cita dari Bapak Presiden RI Prabowo Subianto, “tandas H Mustari sembari mengaku DPD Abpednas Sulsel ikut aktif mensosialisasikan dan mendorong percepatan pendirian koperasi desa merah putih di Sulawesi Selatan.**
Laporan : Darwis Jamal
