Palopo.metro-pendidikan.com Upaya Pemerintah Kota Palopo dalam mempercepat penurunan angka stunting terus digencarkan. Bahkan Wakil Wali Kota Palopo, Dr Akhmad Syarifuddin, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Pencegahan Stunting (TPPPS) Kota Palopo pada Rabu, 19 November 2025, bertempat di Auditorium Saokotae, Kantor Walikota Palopo.
Kegiatan ini berfokus pada monitoring, evaluasi, dan bimbingan teknis (Bimtek) pengisian Webmon (Website Monitoring), instrumen penting untuk memantau dan melaporkan progres penanganan stunting di wilayah tersebut.
Rakor ini juga menjadi momen krusial sebagai evaluasi akhir tahun terhadap kinerja tim selama kurang lebih satu tahun terakhir.
Begitu penuturan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palopo, Samsil, S.SI.Apt., M.Si. Dalam laporannya, ia menyampaikan bahwa pertemuan TPPPS ini bertujuan untuk mengevaluasi semua yang telah dilaksanakan khususnya terkait kelengkapan laporan dan input data ke aplikasi yang telah disiapkan.
“Ini merupakan evaluasi akhir tahun yang sudah kita laksanakan. Dan kita akan laksanakan lagi mungkin bulan 12. Di bulan 12 itu merupakan rapat evaluasi total, yang kita laksanakan apa kendala selama ini di lapangan. Sejauh mana hasilnya dan sudah signifikannya turun atau keberhasilan intervensi stunting sudah dilaksanakan selama ini’, jelas Samsil.
Tidak hanya itu, dia juga menyerukan pentingnya kolaborasi dalam penanganan stunting di Kota Palopo. “Harapannya, ke depan stunting ini jangan hanya sekadar simbol. Mari kita bergerak bersama, mari kita berkolaborasi bersama semua pihak terkait, baik itu OPD, Swasta, dan masyarakat, untuk bergotong royong dalam hal menangani dan mencegah stunting yang baru”, ungkapnya.
Bagi Pemkot Palopo, sebut Wawali bahwa stunting persoalan mendasar dan skala prioritas serta penting dilakukan upaya penurunan. Makanya, dalam rakor ini
menekankan bahwa Rakor ini krusial untuk memastikan progres penanganan stunting di Kota Palopo dapat berjalan maksimal.
“Stunting ini menjadi persoalan, tidak hanya pada kita tetapi di seluruh Nusantara ini menjadi persoalan mendasar yang sama-sama kita berkomitmen untuk keluar dari progres ini,” tegas Wawali.
Berdasarkan data yang disampaikan, Wawali menyebutkan bahwa masih terdapat 92 kasus stunting di Palopo, dan ia berharap angka ini dapat ditekan secara signifikan.
Wawali juga berharap agar penanganan stunting benar-benar dilaksanakan secara serius sebagai komitmen bersama. Ia juga mengungkapkan telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk program bantuan, termasuk memastikan calon potensi stunting menjadi salah satu penerima manfaat dari program makanan bergizi gratis yang mencapai 4.000 penerima.
Di tengah tantangan penanganan stunting, Wawali turut menyinggung adanya rencana pemerintah pusat untuk memberikan insentif fiskal bagi daerah yang berhasil menekan angka stunting.
“Ini merupakan peluang dan tantangan bagi kita. Dan mudah-mudahan peluang ini bisa kita tangkap dan bisa kita jalankan sebaik mungkin, karena fiskal kita untuk postur APBD kita 2026 ini mengalami penyesuaian dan pengurangan cukup besar,” jelasnya.
Menyikapi keterbatasan anggaran, Wawali meminta agar seluruh pihak dapat bekerja sama dengan efisiensi dan efektivitas tanpa mengurangi kualitas pekerjaan dan pelayanan.
“Kami hanya meminta, ayo bersama-sama kita bekerja, kita bersatu padu memperkecil perbedaan ini. Kerja sama ini kita bangun dengan sebaik-baiknya,” tutup Wawali, sembari berharap komitmen bersama ini dapat memberikan hasil terbaik bagi masyarakat Kota Palopo dan bangsa.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala DPPKB, Kepala Bappeda Kota Palopo serta seluruh anggota Tim Percepatan Penurunan Pencegahan Stunting (TPPPS) Kota Palopo.**hms/ril***
Laporan : Arifin Muha
