Luwu Utara.metro-pendidikan.com. Di sebuah sudut Cafe Vertea Tamsis yang riuh dengan aroma kopi, suasana Selasa 30 Desember 2025 terasa sedikit berbeda.
Bukan sekadar tempat bersantai, ruang ini bertransformasi menjadi panggung dialog intelektual.
Di ruang tersebut, Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, duduk bersama berbagai elemen masyarakat untuk membicarakan satu hal fundamental: masa depan daerah melalui napas demokrasi.
Dalam dialog bertajuk “Demokrasi Bermartabat Menuju Pembangunan Daerah” yang diinisiasi oleh Badan Kesbangpol Luwu Utara, pesan yang disampaikan sangat tegas: demokrasi bukan sekadar ritual mencoblos di bilik suara, melainkan fondasi kokoh untuk membangun peradaban.
Bupati Andi Abdullah Rahim memandang demokrasi dengan perspektif yang lebih cair.
Baginya, pemimpin tidak boleh alergi terhadap suara sumbang. Di tengah riuh rendah diskusi yang diikuti oleh mahasiswa hingga tokoh agama, ia menekankan bahwa kecerdasan berpolitik diuji saat menerima umpan balik.
“Demokrasi membutuhkan kecerdasan dalam menyikapinya. Kita tidak boleh terbuai dengan pujian, tetapi juga harus terbuka terhadap kritik. Dari kritik itulah sering lahir ide-ide besar,” ujar Bupati dengan nada tenang.
Ia percaya bahwa kebijakan publik yang berkualitas lahir dari ruang-ruang dialektika, baik yang formal di kantor pemerintahan maupun yang non formal seperti di meja kafe.
Lebih dari sekadar teori, Bupati mengaitkan kesehatan demokrasi dengan kesejahteraan ekonomi. Demokrasi yang bermartabat menciptakan stabilitas, dan stabilitas adalah magnet bagi pertumbuhan.
Luwu Utara kini menyatakan diri siap bersolek. Pemerintah daerah menjanjikan “karpet merah” bagi para investor. Namun, Bupati memberikan catatan penting: setiap modal yang masuk harus tetap berakar pada kepentingan rakyat dan kemajuan daerah.
Senada dengan Bupati, Karemuddin, Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, yang hadir sebagai narasumber, mengingatkan bahwa kebijakan pembangunan adalah “anak kandung” dari proses demokrasi.
Sebagai pengawal aspirasi, DPRD berkomitmen untuk memastikan setiap langkah pemerintah tidak melenceng dari kehendak rakyat.
“Kami memiliki fungsi pengawasan. Tugas kami memastikan apa yang dihasilkan pemerintah benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat,” tegas Karemuddin di hadapan pengurus partai politik dan pimpinan ormas yang hadir.
Dialog ini bukan sekadar seremoni. Kehadiran elemen beragam—mulai dari Perwira Penghubung (Pabung), mahasiswa, hingga tokoh pemuda—menunjukkan adanya gairah untuk terlibat dalam menentukan arah daerah.
Melalui pendidikan politik seperti ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berharap masyarakat tidak lagi menjadi penonton pasif.
Sebaliknya, mereka diharapkan menjadi bagian dari ekosistem demokrasi yang sehat, di mana gagasan diadu secara bermartabat demi satu tujuan: percepatan pembangunan Bumi Lamaranginang. **rep***Laporan : Hendra/Arifin.
