DPRD Palopo Rapat Paripurna Tentang Penyerahan Ranperda APBD 2025, Fokus Tiga Program Skala Prioritas

Palopo.metro-pendidikan.com. Pj Sekretaris Kota Palopo, Ilham Hamid, SE., M.Si., mewakili Pj Wali Kota Palopo, menghadiri Rapat Paripurna dewan tentang Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD tahun anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palopo, Selasa (19/11/2024) lalu.

Rapat yang merupakan Paripurna ke-8 masa persidangan pertama tahun sidang 2024/2025 tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Palopo, Darwis, didampingi Wakil Ketua I H. Harisal A Latif dan Wakil Ketua II Alfri Jamil. Hadir pula anggota DPRD, pimpinan perangkat daerah dan camat lingkup Pemkot Palopo.

Dalam kesempatan tersebut, Ilham Hamid menyampaikan pengantar Nota Keuangan APBD 2025 dan menyerahkan dokumen Ranperda kepada DPRD. Ia menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2025 telah berpedoman pada berbagai regulasi, termasuk Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Ilham memaparkan kebijakan anggaran APBD 2025 bertujuan mendukung program prioritas nasional serta mempercepat pembangunan di Kota Palopo dengan program skala prioritas. Pertama. Pembangunan Infrastruktur – Termasuk belanja wajib di bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.

Program skala prioritas kedua yakni Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting mendukung target nasional dan regional. Program skala prioritas ketiga yaitu Pemulihan Ekonomi-melalui pengendalian inflasi, peningkatan daya saing ekonomi daerah, dan investasi.

Tema RKPD 2025 adalah “Peningkatan Ekonomi Daerah Berdaya Saing dan Berkelanjutan”. Dengan alokasi belanja daerah sebesar Rp 977,05 miliar, kebijakan anggaran diarahkan untuk menghasilkan dampak maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan daerah pada 2025 ditargetkan sebesar Rp 979,99 miliar, meningkat 1,81 persen dari tahun sebelumnya. Adapun pengeluaran pembiayaan mencapai Rp 2,94 miliar, dengan pembiayaan netto diharapkan dapat menutup defisit anggaran.

Ilham juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan.

“Kami berharap harmonisasi antara eksekutif dan legislatif di Kota Palopo dapat terus terjaga dalam menjalankan roda pemerintahan,” ujar Ilham sembari mengingatkan para kepala perangkat daerah untuk berkomitmen dalam proses pembahasan APBD agar berjalan lancar sesuai jadwal. **hms**

Laporan : Arifin.

Pos terkait