Palopo. metro-pendidikan.com – Pertama kali terjadi di Palopo, Sebuah pemandangan langka mewarnai ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo pada Rabu sore (19/11/2025). Ironis !! Sejumlah calon haji membawa bekal makanan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota dewan gara-rara anggaran diblokir oleh Pemkot Palopo.
Bukan hanya isu krusial mengenai kekosongan kuota haji yang menjadi sorotan, tetapi juga bekal makanan mandiri yang dibawa puluhan Calon Jamaah Haji (CJH) saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) kedua.
Para CJH tiba di gedung dewan sekitar pukul 14.20 WITA. Alih-alih disambut hidangan dari tuan rumah, mereka justru datang dengan membawa kotak makanan merah putih berisi tiga potong kue dan sebotol air minum—sebuah simbol inisiatif mandiri yang menggelitik sekaligus memprihatinkan.
Ketua Komisi A DPRD Palopo, Aris Munandar, tak bisa menahan senyum saat melihat fenomena unik ini ketika membuka rapat. “Terima kasih Bapak Ibu Calon Jamaah Haji, ini unik, membawa makanan dan minumannya sendiri,” ujar Aris.
Aris menjelaskan latar belakang insiden tersebut, mengubah suasana dari canda menjadi pengungkapan realita anggaran.
“Alokasi untuk makan dan minum di DPRD telah diblokir oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo sejak sekitar sebulan yang lalu”, ucapnya.
“Biasanya kami yang menyiapkan, tapi saat ini sudah tidak bisa, Bapak Ibu,” tambah Azis sembari membenarkan ketiadaan konsumsi resmi dari pihak dewan.
Aksi membawa bekal ini bukan tanpa alasan. Para CJH ternyata trauma dengan pengalaman RDP sebelumnya yang digelar pada Kamis (13/11). Saat itu, para jamaah mengaku kehausan karena tidak ada konsumsi yang disediakan.
“Ini dia bawa kue dan minumannya sendiri mungkin karena saat RDP sebelumnya banyak yang kehausan,” ungkap Aris Munandar, memahami betul alasan di balik inisiatif tersebut.
Salah seorang perwakilan CJH mengonfirmasi bahwa keputusan membawa bekal adalah hasil kesepakatan internal yang diambil sehari sebelumnya.
“Kemarin haus ki nah tidak ada minuman, jadi kita CJH sepakat di grup malamnya untuk sediakan makan dan minuman sendiri,” pungkasnya, menunjukkan solidaritas para jamaah.
Meskipun Aris Munandar mengaku tidak mengetahui secara pasti detail pemblokiran anggaran tersebut, ia menduga masalah ini muncul setelah adanya surat edaran yang diterbitkan oleh Wali Kota Palopo, Naili Trisal.
“Saya kurang paham penyebab pastinya, cuma seingat saya itu berlaku setelah adanya surat edaran,” bebernya.
Insiden unik ini tidak hanya menjadi catatan kaki dalam pembahasan isu kuota haji yang penting, tetapi juga secara tidak langsung menyoroti kondisi fiskal dan efektivitas komunikasi antara eksekutif dan legislatif di Palopo.
Di tengah perdebatan mencari solusi untuk nasib para calon tamu Allah, mereka harus terlebih dahulu memastikan kebutuhan dasar mereka sendiri terpenuhi. **hms***
Laporan : Arifin Muha
