PINRANG, metro-pendidikan.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat terus mematangkan arah pembangunan daerah melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pinrang di Ruang Rapat Paripurna, Senin (9/11/2026). Agenda utama pertemuan ini adalah penyampaian resmi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 serta penyampaian pandangan umum dari masing-masing fraksi.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, H. Nasrun Paturusi. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungi, S.IP., M.Si., Sekretaris Daerah A. Calo Kerrang, unsur Forkopimda, pimpinan serta anggota dewan, para Kepala OPD, Camat, dan pihak terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungi, menjelaskan bahwa pengajuan Ranperda APBD ini merupakan implementasi dari Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi tersebut mengamanatkan kepala daerah untuk mengajukan rancangan APBD beserta dokumen pendukungnya kepada DPRD guna mendapatkan persetujuan bersama.
Wabup Sudirman memaparkan, estimasi pendapatan daerah Kabupaten Pinrang pada Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan mencapai lebih dari Rp1,2 triliun. Angka ini mengalami peningkatan sekitar Rp58 miliar dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.
“Kenaikan ini bersumber dari proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertambah lebih dari Rp13 miliar, serta pendapatan transfer yang meningkat lebih dari Rp45 miliar,” ungkap Sudirman.
Sejalan dengan proyeksi pendapatan, belanja daerah juga direncanakan berada pada angka lebih dari Rp1,2 triliun, atau meningkat sekitar Rp58 miliar dari APBD Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan estimasi tersebut, struktur APBD dirancang dalam kondisi berimbang tanpa defisit, dengan posisi pembiayaan daerah yang nihil.
Sudirman menekankan bahwa peningkatan struktur anggaran ini harus diimbangi dengan perencanaan yang cermat. Pengalokasian belanja harus didasarkan pada skala prioritas yang ketat.
“Setiap anggaran yang dikeluarkan tidak sekadar menjadi pemenuhan kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi benar-benar diarahkan untuk mendukung program pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Ia berharap pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif dapat berjalan secara konstruktif dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat serta kemampuan keuangan daerah.
“Sinergi antara Pemkab dan DPRD harus terus terjaga. Kita berharap Ranperda APBD 2027 ini dapat disempurnakan menjadi Perda yang berorientasi pada kebermanfaatan, mulai dari peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat,” pungkas Wabup Sudirman.
*Laporan: Yunus*
