Palopo.metro-pendidikan.com Aksi demonstrasi yang digelar di halaman kantor Walikota Palopo pada Kamis, 4 Desember 2025, berakhir ricuh. Bahkan, para demonstran terlibat baku hantam dengan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palopo.
Melalui Forum peduli LKK ini, mereka melakukan Aksi massa dengan membawa dua tuntutan utama yang ditujukan kepada Walikota Palopo. Pertama Evaluasi 100 Hari Kerja Walikota Palopo: Demonstran menuntut adanya evaluasi dan kejelasan mengenai capaian atau kinerja Walikota selama 100 hari kerja pertamanya.
Kedua Insentif RT/RW dan LPMK dapat menyuarakan tuntutan terkait pembayaran atau peningkatan insentif bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW).
Berdasarkan foto yang beredar, suasana di depan gerbang kantor Walikota tampak tegang, dengan adanya upaya dorong-mendorong bahkan adegan yang mengarah pada baku hantam antara massa aksi dan petugas Satpol PP yang berusaha mengamankan area.
Aksi demo yang melibatkan puluhan warga sempat berhasil memasuki Kantor Walikota Palopo. Mereka diterima oleh PLH Sekkot Palopo Abdul Waris, namun merasa sedikit kecewa karena apa yang disampaikan tidak sesuai harapan dan tujuannya untuk merealisasikan insentif RT/RW dan LPMK tahun 2024.
“Peserta aksi demo akan mengancam untuk membawa kasus RT/RW dan LPMK tahun 2024 yang belum dibayarkan ke hadapan bapak Presiden Prabowo di Jakarta”, ujar mereka dalam orasinya.
Sementara Yusri, Ketua RT 2/RW 6 Kelurahan Lagaligo mengungkapkan, bahwa dana RT/RW telah dianggarkan sekitar Rp 10 miliar tahun anggaran 2024 lalu, namun dana tersebut belum dicairkan.
“Dari hasil keterangan yang saya himpun bahwa pencairan dana tersebut terkendala pada mantan Pj Walikota Palopo bapak Firmanzah DP belum ditandatangani sampai saat ini”, tandas Yusri kepada media ini. **ril***
Laporan : Arifin Muha
