Setelah Disorot Publik, Kadis Kominfo Palopo Luruskan Persepsi Anggaran Internet Gratis Rp 1,2 Miliar

Palopo.metro-pendidikan.com. Kepala Dinas Kominfo SP Kota Palopo, Hamsir Hamid, angkat bicara menanggapi kritik tajam terkait program fasilitas internet gratis (WiFi) di sejumlah titik yang dinilai tidak absurd oleh sebagian kalangan. Dengan tenang, ia meluruskan pemahaman publik yang dianggapnya keliru mengenai program tersebut.

Hamsir menegaskan bahwa anggaran internet sebesar Rp 1,2 miliar tersebut bukanlah program baru yang tiba-tiba muncul. Anggaran itu sudah lama melekat pada masing-masing unit kerja (OPD) di lingkup Pemkot Palopo sejak tahun 2023, tepatnya di masa Pj Walikota Asrul Sani.

“Ini dulu yang harus dipahami, program ini bukan hal baru, namun sudah melekat di masing-masing unit kerja Pemkot,” tandas Hamsir (1/4) lalu.

Menurutnya, langkah yang diambil saat ini justru merupakan sebuah inovasi untuk memaksimalkan pemanfaatan fasilitas yang sudah dibayar oleh negara. Daripada internet di kantor-kantor tidak terpakai saat jam pulang kantor atau hari libur, pihaknya mengalihkan akses tersebut agar bisa dinikmati masyarakat, terutama pelaku UMKM.

“Saat jedah, waktu tidak dipakai dinas lagi, atau waktu libur, kita alihkan ke masyarakat, terutama untuk pedagang UMKM di sekitar Lapangan Pancasila. Ini justru inovasi, bagaimana memaksimalkan pemanfaatan internet itu. Toh kalau malam hari tidak ada yang ngantor,” jelasnya.

Meski demikian, Hamsir mengakui saat ini layanan tersebut baru menjangkau satu titik, yakni area Taman I am Palopo. Pihaknya masih mengupayakan pengadaan alat tambahan untuk mendistribusikan layanan tersebut secara lebih luas kepada para pelaku UMKM di area tersebut.

Sebelumnya, penganggaran ini sempat menuai kritik. Ada yang menilai anggaran miliaran rupiah tersebut lebih mendesak jika dialokasikan untuk kesejahteraan SDM, seperti gaji tenaga P3K yang masih menjadi persoalan.

Melalui klarifikasi ini, pihak Kominfo Luwu Utara berharap masyarakat memahami bahwa tidak ada penambahan beban anggaran baru, melainkan hanya perluasan manfaat dari fasilitas yang sudah dianggarkan di setiap kantor dinas. ***aba***

Laporan : Tim/CA

Pos terkait