JENEPONTO, metro-pendidikan.com — Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto merilis penetapan empat orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi pembangunan SPAM DAU Earmark Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto.
Penetapan tersangka tersebut disampaikan melalui siaran pers di Lobi Kejaksaan Negeri Jeneponto, Rabu (18/11/2026), sekitar pukul 17.00 Wita.
*Penyidikan Sejak Maret 2026, 186 Saksi Diperiksa*
Sebelum menetapkan keempat tersangka, Tim Penyidik Kejari Jeneponto telah melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-01/P.4.23/Fd.1/03/2026 tanggal 31 Maret 2026.
Dalam proses penyidikan, telah diperiksa *186 orang saksi, 4 orang ahli*, serta dikumpulkan dokumen, barang bukti, dan bukti elektronik.
“Penyidikan juga melibatkan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghitung kerugian keuangan negara,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jeneponto, *Akhmad Heru Prasetyo, S.H., M.H.*, didampingi Kasi Pidsus *I Putu Kisnu, S.H., M.H.* dan Kasi Intel *Irwansyah Asfari, S.H.*, di hadapan awak media.
*Anggaran Rp 8,1 Miliar untuk 24 Lokasi*
Kajari Jeneponto menjelaskan, pengungkapan kasus berawal dari kegiatan pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Tahun 2023 dan 2024 dengan besaran anggaran *Rp 8.107.927.000,00 untuk 24 lokasi.*
Dalam pelaksanaannya, ditemukan sejumlah penyimpangan, antara lain:
1. Penetapan lokasi tidak didasarkan pada perencanaan dan kebutuhan masyarakat yang memadai.
2. Penyusunan RAB dilakukan oleh TFL, bukan KKM sebagaimana mestinya.
3. Penggelembungan harga pembelian pompa dan bak reservoir.
4. Kekurangan volume pekerjaan fisik.
5. Dugaan pemotongan dana sekitar 20% dari setiap pencairan termin yang mengalir kepada pihak-pihak terkait.
“Berdasarkan hasil audit BPKP, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar *Rp 1.279.108.185,52*,” ungkapnya.
*Empat Tersangka dan Perannya*
Berdasarkan hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti, Tim Penyidik menetapkan empat orang tersangka, yakni:
Inisial Jabatan / Peran
**MJA** Mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto selaku Pengguna Anggaran (PA)
**S** Mantan Kepala Bidang Cipta Karya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
**MS** Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)
**NB** Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)
“Secara garis besar, para tersangka diduga memiliki peran dalam penyimpangan perencanaan dan penetapan lokasi, pengaturan penyusunan RAB,” tuturnya.
*Dijerat Pasal Korupsi, Ditahan 20 Hari*
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat tersangka disangkakan melanggar:
– *Primair:* Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.
– *Subsidair:* Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.
Keempat tersangka dilakukan penahanan selama *20 (dua puluh) hari*, terhitung sejak 18 November 2026 sampai dengan 7 Desember 2026, di Rutan Kelas IIB Jeneponto.
*Telusuri Aset dan Kemungkinan Tersangka Lain*
Tim penyidik Kejari Jeneponto juga berusaha mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain serta melakukan penelusuran aset (_asset tracing_) guna mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara.
“Kejaksaan Negeri Jeneponto berkomitmen menegakkan hukum secara profesional, objektif, dan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah,” urainya.
Menjawab pertanyaan awak media terkait kemungkinan penambahan tersangka lain, Kajari Jeneponto menyampaikan pihaknya akan terus menelusuri berdasarkan alat bukti.
“Tidak menutup kemungkinan ya apabila ada laporan fakta melihat alat bukti yang mendukung yang cukup tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru,” pungkas Akhmad Heru Prasetyo.
*Laporan: Nasrul / Awal*






