Riau.metro-pendidikan.com. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau 2025 mengalami defisit besar mencapai Rp 3,5 triliun, terdiri dari defisit anggaran Rp 1,3 triliun dan tunda bayar sebesar Rp 2,2 triliun. Kondisi ini membuat Gubernur Riau, Abdul Wahid, kesulitan mencari solusi untuk menutupi kekurangan tersebut.
Dalam sebuah rapat beberapa hari lalu, Abdul Wahid mengakui bahwa defisit ini merupakan yang terbesar dalam sejarah Riau. “Ini belum pernah terjadi, kepala saya pusing tujuh keliling. Mencari duitnya dari mana?” ujarnya dengan nada khawatir.
Namun, Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, menilai situasi ini sebagai hal yang wajar dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
Menurutnya, defisit terjadi akibat ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah. Salah satu faktor utama adalah penurunan dana bagi hasil minyak (PI) yang diterima Riau.
Pada 2023, kita mendapat dana PI sebesar Rp 1,6 triliun, sementara di 2024 hanya Rp 200 miliar. Ini tentu berdampak pada belanja daerah,” jelas Hariyanto saat diwawancarai di Mapolda Riau, Senin (17/3/2925).
Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa informasi terkait operasional Pertamina Hulu Rokan (PHR), yang berproduksi hingga 1 juta barel per hari, turut berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Meski biaya operasional tinggi, perusahaan tersebut tetap berupaya memaksimalkan produksi.
Keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat semakin memperburuk kondisi keuangan daerah, ditambah dengan pendapatan pajak kendaraan yang baru mencapai 58 persen dari target yang ditetapkan.
Meski angka defisit cukup besar, SF Hariyanto menegaskan bahwa ini bukanlah kondisi luar biasa dan yakin masalah tersebut dapat ditangani dengan baik.
“Tidak perlu dirisaukan. Saya yakin Pak Gubernur akan menyelesaikan masalah ini,” tandasnya dengan nada optimis. **ril*
Laporan : Tim
