Morowali.metro-pendidikan.com. Kabar mengenai Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah belakangan ini menggegerkan publik. Betapa tidak, keberadaan bandara tersebut seperti yang dilontarkan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin: adanya ‘negara di dalam negara’.
Menanggapi hebohnya isu yang menyentuh sensitivitas kedaulatan nasional ini, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, angkat bicara.
Tokoh nasional asal Sulawesi Selatan ini memberikan dukungan penuh terhadap langkah tegas pemerintah untuk menertibkan situasi tersebut. “Saya sepakat, tidak boleh ada negara di dalam negara,” tegas Tamsil Linrung, Selasa (25/11/2025).
Tamsil Linrung mengungkapkan bahwa ia pernah mencoba menelusuri langsung ke Morowali. Meskipun belum sempat menjangkau area bandara, ia sempat mengundang pihak IMIP untuk bertemu dan melakukan klarifikasi.
“Saya sudah pernah ke sana, tapi tidak sampai ke bandaranya. Terus kita undang IMIP.
Komisaris utamanya Sintong Panjaitan, kemudian direkturnya orang Batak juga, saya lupa namanya. Tapi yang datang saat itu komisarisnya yang mantan kapolres,” kisahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Tamsil dan timnya mempertanyakan beberapa kejanggalan yang selama ini menjadi desas-desus publik—dan kini dibenarkan.
“Beberapa hal kami tanyakan dan dibenarkan. Yaitu, tidak ada imigrasi, tidak ada bea cukai, penerimaan karyawan dari China banyak,” ungkapnya.
Data yang diungkapkan Tamsil cukup mencengangkan. Dari 2.000 karyawan yang direkrut, sebanyak 1.994 di antaranya didatangkan langsung dari Tiongkok.
Ketiadaan fungsi pengawasan vital seperti imigrasi dan bea cukai inilah yang menjadi titik krusial munculnya frasa ‘negara di dalam negara’.
Tamsil Linrung meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto—yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan—pasti sudah mengetahui seluk-beluk permasalahan ini. Namun, ia menduga adanya faktor penghambat yang membuat tindakan tegas belum bisa diambil saat itu.
“Ini saya kira Pak Prabowo sudah tahu pasti sebagai Menteri Pertahanan. Tapi mungkin karena ada menteri lain juga yang power full yang mem-back-up dan Presiden [sebelumnya] ikut meresmikan itu kan,” ujarnya, mengisyaratkan adanya lobi politik tingkat tinggi yang melindungi operasional IMIP.
Pernyataan keras Tamsil Linrung ini menambah panjang daftar tokoh nasional yang menuntut transparansi dan penertiban area industri strategis.
Desakan ini menjadi tantangan serius bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa kedaulatan hukum dan regulasi nasional tetap tegak, tanpa terkecuali di seluruh wilayah Republik Indonesia. **ril***
Laporan : Arifin Muha
